Kisi - Kisi Kewarganegaraan ~ Oda Mobilya

Soal Kelas Malam:
1. Demokrasi Formil & Materiil.
2. Status Kewarganegaraan (soal beda dgn kls pagi).
3. Unsur2 negara.
4. Teori Teokrasi.
5. Prinsip Integritas.
6. soal kasus.


SISTEM INTEGRITAS
                                                                  Harkat & Martabat Bangsa
                                                       Sebuah Strategi Pemberantasan Korupsi

Berbagai Definisi Korupsi

Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi

Perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri secara tidak pantas dan melanggar hukum.

Akibat Korupsi

Merusak mental masyarakat

Merusak tatanan dan sistem kerja lembaga pemerintah

Mendorong persaingan penyuapan

Ekonomi biaya tinggi

Semakin terpuruknya masyarakat miskin

Bagaimana Melawan Korupsi?

Menghancurkan Mitos: korupsi adalah budaya

Reformasi menyeluruh, sistematis dan berkelanjutan terhadap sistem dan organisasi

Penegakan hukum

Sanksi yang membuat jera

Menciptakan mekanisme pertanggunggugatan

Penyatuan tekad memberantas korupsi

Mengapa Korupsi Diberantas?

Merusak sikap mental masyarakat

Menyelamatkan asset dan uang negara

Merusak profesionalisme

Menghambat proses peningkatan kesejahteraan rakyat

Menyengsarakan rakyat miskin

Sistem Integritas

Merupakan Tekad bersama seluruh elemen masyarakat untuk menegakkan “Harkat dan Martabat Daerah”

Merupakan jalan bagi upaya memberantas korupsi secara menyeluruh (holistik)

Mencegah kemungkinan terjadinya korupsi daripada menghukum setelah korupsi terjadi

Dapat menuntut pertanggunggugatan horizontal

Memasukkan upaya pendidikan dan penguatan masyarakat sebagai bagian yang sentral dalam upaya pemberantasan korupsi.

Manfaat Sistem Integritas

Tercipta pelayanan publik yang:

- efektif dan effisien
- transparan
- ber-tanggung-gugat, dan
- partisipatif

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berfungsinya sistem demokrasi untuk masyarakat luas bukan hanya untuk elit politik

Terlindunginya hak azasi rakyat

Tujuan Akhir Sistem Integritas

Membuat korupsi dari “beresiko kecil dengan keuntungan besar” menjadi “beresiko tinggi dengan keuntungan kecil”

sehingga

Penyelenggaraan kekuasaan negara dapat dijalankan lebih efektif, adil dan efisien

LANDASAN SISTEM INTEGRITAS

NILAI-NILAI YANG ADA DALAM MASYARAKAT YANG MENIMBULKAN KESADARAN UNTUK MELAWAN KORUPSI.

KALAU NILAI-NILAI INI TIDAK KUAT, MAKA LANDASAN INTEGRITAS NASIONAL RAPUH DAN BANGUNANNYA TIDAK KOKOH

Sistem Integritas yang Saling Terkait

LANDASAN SISTEM INTEGRITAS

NILAI-NILAI YANG ADA DALAM MASYARAKAT YANG MENIMBULKAN KESADARAN UNTUK MELAWAN KORUPSI.

KALAU NILAI-NILAI INI TIDAK KUAT, MAKA LANDASAN INTEGRITAS NASIONAL RAPUH DAN BANGUNANNYA TIDAK KOKOH

Pilar-Pilar Integritas

Pemerintah

Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum (peradilan, kepolisian, kejaksaan)

Pelayanan Publik (pam, listrik, pos, pekerjaan umum dsb)

“Lembaga Pengawas” :Komite Akuntan Publik, Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKD), Ombudsman,Komisi Pengawas dan Pemantau Kekayaan Pejabat Daerah (KPKPD), Komisi Pengawas Persaingan Usaha Daerah (KPPUD),Komisi Pemberantas Tindak Pidanan Korupsi Daerah (KPTPKD)

Masyarakat Sipil

Sektor swasta

Lembaga Internasional

SISTEM INTEGRITAS DAERAH MERUPAKAN ATAP DARI LANDASAN DAN PILAR TERSEBUT

BOLA BUNDAR DI ATAS ATAP: MENJAGA AGAR ATAP TETAP DATAR, AGAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, ATURAN MAIN HUKUM DAN KUALITAS KEHIDUPAN BANGSA TIDKA MELUNCUR KE BAWAH

ATAP HANYA BISA DATAR APABILA PILAR-PILAR TETAP TEGAK

PRINSIP INTEGRITAS PEJABAT PUBLIK

Tidak memikirkan diri sendiri: pemangku jabatan publik selalu mementingkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadinya

Integritas (harkat dan martabat)

bebas dari pengaruh uang atau konflik kepentingan dalam mengambil keputusan

Obyektivitas

Mengambil keputusan sesuai dengan tolok ukur kemampuan, terutama dalam mengangkat pegawai atau menentukan kontrak.

Tanggung gugat

pemegang jabatan publik bertanggungjawab kepada publik dan dapat digugat atas semua keputusan-keputusannya serta bersedia menempatkan diri di bawah pengawasan publik

Transparansi

Semua keputusan dan proses pengambilan keputusan di institusi publik dan oleh pejabat publik harus terbuka dna dapat diakses oleh publik

Kejujuran

Pemegang jabatan publik wajib melaporkan kekayaannya dan keluarganya secara jujur dan berkala kepada publik dan mengungkapkan apabila ada konflik kepentingan di dalam jabatan yang dipangkunya

Kepemimpinan

Pemegang jabatan publik harus memberikan contoh dan keteladanan dan menyebarluaskan prinsip-prinsip ini.

TANGGUNG GUGAT HORISONTAL

Tidak ada lembaga yang mempunyai kekuasaan mutlak mengawasi atau mendominasi lembaga lain (penyebaran kekuasaan)

Setiap pejabat publik mempunyai resiko tindakan korupsinya akan terungkap

Akan tercipta lingkaran kebajikan yang menjaga integritasnya masing-masing karena adanya ketakutan akan kontrol publik

Saling mengkontrol antar lembaga/insitusi dengan pengawas independen

Langkah-langkah SI

Memperkenalkan SI

Membuat Strategi Pemberantasan Korupsi

Membangun koalisi anti korupsi: individu-individu yang ingin melawan korupsi dari unsur: pemerintah, legislatif, yudikatif,kalangan agamawan, masyarakat sipil, media massa dan swasta

Membangun SI

Menguji dan memperbarui SI

Lokakarya Integritas

Mekanisme yang terbaik untuk menguji dan memperbarui “Sistem Integritas“ secara sistematis melalui lokakarya.

Lokakarya bermanfaat karena mengajak semua pihak duduk secara bersama-sama, baik pejabat maupun kelompok kepentingan untuk menumbuhkan “rasa memiliki” proses tersebut, yang menjadi salah satu syarat berhasilnya sistem tersebut.

KORUPSI TIDAK DAPAT DILAWAN SENDIRIAN